Catatan Tipidkor 2018 di Solok


SOLOKMONITOR.COM, - Sepanjang tahun 2018, tercatat sebanyak 10 perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), yang telah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok. Mayoritas perkara Tipidkor melibatkan aparatur pemerintahan." 2 perkara sudah ingkrah, 3 perkara masih dalam tuntutan, 1 kasus masih proses Banding, 2 perkara dalam tahapan kasasi dan 2 lagi masih dalam tahap pemberkasan," kata Kajari Solok Aliansyah, Selasa (11/12).

2 perkara yang telah selesai, adalah kasus korupsi pos TPR Terminal Bareh Solok, dimana menjerat satu PNS bernama Irsal dan satu honorer Jufri Hadi. Pada sidang Pengadilan Tipidkor kelas IA Padang, masing - masing diputuskan hukuman 1 tahun 10 bulan penjara dan denda masing - masing 30 juta subsider 2 bulan kurungan penjara.

Perkara yang telah sampai tahap tuntutan ialah, terdakwa M.Iqbal, PNS BPN Kabupaten Solok, terjerat kasus pungli, yang dituntut 1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Kemudian terdakwa Komarudin, PNS Dinas Pertanian Kabupaten Solok yang terjerat kasus pungli surat pengangkutan bawang, dituntut 1 tahun 6 bulan, denda 30 juta subsider 3 bulan kurungan.

Terakhir Zul Krisno, Ketua Keltan Harapan Jaya, Nagari Talang, yang terjaring kasus program penyelamatan sapi betina produktif, dituntut 6 tahun 6 bulan penjara, uang pengganti Rp.429.278.000 sub 3 tahun 3 bulan dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sementara yang dalam tahap Banding, ialah Budi Santoso terdakwa kasus penyelenggara dana desa senilai Rp.162.055.778, yang merupakan mantan bendahara Nagari Tanjung Alai. Budi dituntut 7 tahun penjara denda 300 juta subsider 6 bulan kurungan penjara dan wajibkan ganti rugi sebesar 162.058.778 atau subsider kurungan penjara 3 tahun 6 bulan."Namun dalam putusan hakim, diputuskan 4 tahun, tapi masih diupayakan banding," kata Kasi Pidsus Kajari Solok Wahyudi Kuwoso.

Kemudian perkara yang dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung adalah, OTT pungli KIT di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, terdawa yang terlibat Azradi dan Sutrisdianto, yang dituntut masing-masing 4 tahun, sementara putusannya 1 tahun dan denda 50 juta subsider 1 bulan kurungan penjara. Sementara yang masih dalam tahap pemberkasan adalah tersangka Abdul Hadi Kepala SMKN 2 Kota Solok dan Eva Famila Tata Usaha SMKN 1 Bukit Sundi Kabupaten Solok.

Kejari menargetkan 8 sisa perkara yang belum ingkrah, dapat selesai tahun 2919 mendatang dan telah memiliki putusan hukum tetap. Mengingat banyaknya kalangan Aparatur Negara yang terjaring kasus korupsi, Kejari Solok telah melakukan sosialisasi di berbagai instansi dan memasang sticker anti korupsi."Seluruh satuan kerja harus hati-hati menggunakan uang negara, jangan ada niat yang tidak baik, kalau tidak ingin terjerat hukum, jalankan sesuai aturan," kata Kajari Solok Aliansyah. (Red)