Sejumlah Fraksi Kritik Pemerintah


SOLOKMONITOR.COM, - Fraksi Demokrat menyayangkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok dalam menertibkan bangunan tidak berizin, seperti halnya masih adanya bangunan yang memakai pinggiran jalan dari Simpang lampu merah Simpang Rumbio sampai Pasar Raya Solok.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Bayu Kharisma, saat Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi- fraksi terkait Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok 2005- 2025, serta Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduntan Anak, dan Ranperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Ruang utama DPRD Kota Solok, Senin (29/1).

Dihadapan Wakil Ketua DPRD Kota Solok Irman Yefri Adang, Wakil Wali Kota Solok, OPD Kota Solok, meminta Pemerintah Daerah Kota Solok untuk menyelesaikan masalah ini,"Jika hal tersebut tidak diselesaikan dengan serius, maka akan termasuk kategori pelanggaran Perda Kota Solok nomor 12 tahun 2003 mengenai izin bangunan,” katanya.

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat juga mengucapkan terima kasih, karena Kelurahan Koto Panjang semenjak kepemimpinan Zul Elfian dan Reinier ruas jalan berlobang sudah terlihat mulus dan tidak terlobang lagi, dan bahkan tidak lagi terlihat lagi genangan air saat musim hujan.

Fraksi Partai Demokrat juga mengungkapkan dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok secara konsisten dapat meningkatkan derajat kesehatan, terutama terkendalinya faktor resiko penyakit dan kematian yang disebabkan oleh rokok. "Penerapan kawasan tanpa rokok akan berdampak pada meningkatnya kualitas udara bersih, begitu juga dengan peningkatan dalam bidang ekonomi, karena berkurang nya belanja rokok terutama pada keluarga miskin," terangnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Solok melalui juru bicara Angry Nursya menyampaikan penolakannya atas perencanaan pemerintah setempat dalam merelokasi pedagang yang berjualan di jalan Lingkar Koto Panjang menjadi lahan terbuka untuk taman bermain dan areal parkir Pasar Raya Solok.

Pedagang yang menempati pasar tersebut merupakan pedagang resmi yang terdaftar di kantor pengelolaan pasar dan telah memberi kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok.  "Menurut kami, mereka (pedagang) perlu dipertahankan demi keadilan dan rasa sosial bagi pedagang yang telah berdagang selama puluhan tahun lamanya," kata Angry Nursya.

Selain itu, Fraksi PAN DPRD Kota Solok juga mengemukakan beberapa alasan lainnya atas penolakan rencana Pemkot untuk merelokasi pedagang tersebut. Diantaranya karena jalan Lingkar Koto Panjang adalah kawasan ekonomi terpadu yang secara historisnya merupakan pasar serikat untuk mempertemukan antara petani, pedagang, dan konsumen dari berbagai kawasan yang ada di Kota Solok guna menunjang ketersediaan logistik dan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Jalan Lingkar Koto Panjang berada di belakang pasar induk sehingga pembangunan taman bermain dan areal parkir di lokasi tersebut dinilai tidak tepat guna dan tidak sesuai peruntukkannya.  Faktor lain penolakan tersebut karena kawasan Jalan Lingkar Koto Panjang bukan jalan utama dalam Kota Solok, sehingga pembangunan taman bermain dan areal parkir di kawasan tersebut tidak menunjang perekonomian masyarakat sekitar.  "Relokasi pedagang ke terminal Bareh Solok akan meninmbulkan kesenjangan ekonomi baru mengingat kawasan By Pass telah ditempati pedagang besar dan grosir lainnya," jelasnya.

Ia meminta pemerintah Kota Solok mempertimbangkan kembali rencana relokasi tersebut untuk dijadikan taman rekreasi dan area parkir mengingat pedagang juga ingin hidup layak demi memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan keluarganya.

"Keinginan ini untuk kepentingan bersama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bagi masyarakat Kota Solok dan juga dalam pemenuhan hak-hak pedagang kita yang selama ini sudah berperan besar dalam kontribusi PAD Kota Solok," pintanya.

lalu, Fraksi Golkar Indonesia Raya, Ramadhani Kirana Putra, dalam upaya Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ini sangat dibutuhkan agar program Kota Layak Anak bisa diimplementasikan secara berkelanjutan.

"Perda Perlindungan anak dibutuhkan, karena perda merupakan salah satu syarat implementasi dalam kota layak anak, kewajiban Pemerintah daerah untuk terus mendukung kebijakan tentang perlindungan anak dengan selalu melindungi, menjaga mengawasi dan memantau hak anak," katanya.

Begitu juga Fraksi Bintang Pembangunan Keadilan melalui juru bicaranya, Herdiyulis sagat mengapresiasi langkah pemerintah dalam membuat payung hukum dalam membuat Ranperda perlindungan Perempuan dan anak, yang nantinya dapat melindungi kaum perempuan dan anak dalam pemenuhan hak dalam kehidupan sehari- hari.

"Kita hidup di minangkabau, dimana peranan perempuan dalam kehidupan sehari- hari sangat diagungkan derajatnya, sehingga perda perlindungan perempuan dan anak ini, dapat membantu perempuan dan anak dalam pemenuhan hak, jikalau nantinya terdapat perlakuan yang tidak sepantasnya," katanya.

Selanjutnya, mengenai Ranperda Tentang Kawasan Tanpa asap Rokok, kami sangat mengapresiasi, tetapi pentingnya, sosialisasi terlebih dahulu agar nantinya perda ini nantinya, bisa diterima denga baik oleh masyarakat, "Mengingat mengubah kebiasaan dari awalnya merokok hingga berhenti merokok bukan mudah. Namun bisa tercapai jika didukung oleh semua pihak, dan menjadikan merokok sebuah musuh besar dalam kehidupan,"tutupnya.(Red)

0 Response to "Sejumlah Fraksi Kritik Pemerintah"

Post a Comment