Sejumlah Anggota DPRD Kritik Cara Pemko Menata Pasar


SOLOKMONITOR.COM, - Rencana Pemerintah Kota Solok merelokasi pedagang di sepanjang saluran pembuangan air dikawasan Pasar Raya Solok, Koto Panjang, menuai polemik. Protes keras terhadap kebijakan pemerintah itu berasal dari DPRD Kota Solok, sejumlah fraksi mengkritik rencana tersebut, pada sidang paripurna penyampaian fraksi.

Tidak sampai disitu bahkan sejumlah anggota dewan kecewa dengan jawaban yang diberikan pemerintah, pada sidang paripurna penyampaian jawaban pemerintah, yang terkesan jauh dari subtansi dan kondisi yang dimaksud dalam pandangan fraksi. Kekisruhan ini diakibatkan sejumlah anggota DPRD menilai Pemko rela mengorbankan rakyat demi pembangunan, tanpa ada kejelasan akan nasib pedagang.

Dalam jawaban Pemko terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD, yang dibacakan oleh Walikota Solok Zul Elfian dalam sidang paripurna, Rabu (30/1). Rencana pengembangan kegiatan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), di kawasan Koto Panjang, untuk penataan kawasan pasar, dengan menjadikan kawasan sebagai lokasi bantuan program Kotaku.

Dihadapan anggota DPRD, Pemko menjelaskan ada pertimbangan dijadikannya kawasan Pasar Raya Solok sebagai lokasi program Kotaku, yakni salah satunya pengunjung pasar yang menurun dan jual beli berkurang. Selain itu Pemko menilai Kota Solok memiliki pasar penampungan di Simpang Rumbio dan Pasar Semi Modern yang masih kosong, dan sejumlah alasan lainya yang dinilai harus dilakukan pembenahan melalui program Kotaku.

"Terhadap pandangan umum fraksi PAN, pengunjung pasar yang menurun menyebabkan jual beli berkurang, pedagang memiliki kios di dalam justru keluar berjualan sehingga ada kios kios yang kosong, adanya bangunan bangunan yang perlu ditata seperti yang berada di atas saluran air dan sulit dibersihkan dan adanya pasar penampungan di Simpang Rumbio dan pasar semi modern yang masih kosong,"kata Zul Elfian membacakan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi.

Zul Elfian berharap ada dukungan dari DPRD Kota Solok terhadap program Kotaku, agar dapat terlaksana sesuai harapan."Untuk itu perlu dilakukan penataan kembali kawasan lingkar koto panjang agar lebih tertib, indah dan bersih sebagai etalase kota yang didukung oleh program pemerintah pusat yaitu melalui program kotaku, oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak guna optimalisasi program kotaku, termasuk dari anggota dewan yang terhormat dan jika ada masukan dan saran tentunya mari kita bicarakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,"lanjut Zul Elfian dalam Jawaban Pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi.

Usai mendengar jawaban pemerintah tersebut, sejumlah anggota dewan kecewa. Ketua Fraksi PAN, Angry Nursya menilai jawaban Pemko jauh dari persoalan yang dimaksud. Menurutnya tidak ada hubungannya antara penataan kawasan pasar yang bersih dan nyaman, dengan pengusuran dan pemindahan pedagang kelokasi lain, karena masih kosongnya pasar penampungan Simpang Rumbio dan Pasar Semi Modern.

"Menciptakan kawasan yang bersih dan nyaman, apakah harus dengan direlokasi, tentu tidak. Menata pasar itu penting, sangat diperlukan dan tentunya didukung, namun nasib para pedagang juga harus diperhatikan," kata Angry Nursa.

Angry Nursa menilai Pemko terkesan memaksakan program tersebut, padahal ada 143 kios milik pedagang yang akan terkena dampak."Kalau alasan berkurangnya pengunjung pasar menyebabkan jual beli menurun atau pasar rakyat dan pasar semi modern atau pasar penampungan di Simpang Rumbio, yang hingga saat ini masih kosong, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menggusur para pedagang,"kata Angry Nursa menanggapi jawaban pemerintah.

Menurutnya Pasar Semi Modern yang kosong hingga saat ini, penyebabnya adalah Pemko yang tidak mampu menyelesaikan, mencari solusi, ditambah pasar penampung di Simpang Rumbio, yang belum jelas duduk masalahnya.

Kalau hanya untuk melakanakan program pusat yang mengucurkan dana melalui program Kotaku, menurut Angry Nursa masih ada lokasi lain tanpa harus mengorbankan para pedagang. "Seharusnya dalam persoalan ini Pemko Solok harus melihat realita yang ada bahwa para pedagang mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya. Jangan terkesan rancak dilabuah sementara kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit," tegas Angry Nursa meminta Pemko mengkaji kembali rencana merelokasi pedagang.(Red)