Pemko Solok dan KemenPANRB Komitmen Bangun Mal Pelayanan Publik


SOLOKMONITOR.COM, - Walikota Solok Zul Elfian menandatangani komitmen dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Drs. Syafruddin. Komitmen bersama membangun penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayahnya, Rabu (27/3).

Pendatanganan komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang dilangsungkan di Ruang Rapat Serbaguna Lt. 1 Gedung Kementerian PANRB juga diikuti daerah-daerah lain.

MenPANRB mengatakan bahwa saat ini publik mengharapkan pelayanan yang diberikan pemerintah bisa setara dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor privat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta pelayanan yang efektif, efesien, tepat guna, tepat sasaran serta bisa menumbuhkan, kepercayaan, kepuasan, bahkan meningkatkan kebahagiaan masyarakat.

"Disamping itu melalui pemberian pelayanan publik yang baik, pemerintah akan bisa mengikuti pusaran perubahan terkini sehingga pemerintah memilik rasa kepercayaan diri dalam menjalankan segala aspek kepemerintahannya," kata MenPANRB. 

Oleh karena itu, Syafruddin menyebutkan penandatangan komitmen pembentukan dan penyelenggaraan mal pelayanan publik merupakan salah satu bentuk perubahan dan penyempurnaan pelayanan publik yang dilakukan dengan cepat, mudah, terintegrasi dari pusat ke daerah. Dan pelayanan publik harus dapat digabungkan dengan teknologi yang berkembang saat ini, jadi paradigmanya telah bergeser dari pelayanan publik yang dahukunya bersifat kulitnya saja seperti melalui membangun gedung yang mewah, nyaman, sejuk.

"Sebagai penyelenggara negara, aparatur tidak sebatas melakukan tugas rutin, namun lebih dari itu, para penyelenggara layanan harus menjadi simbol kehadiran negara untuk rakyatnya, dan menjadi mesin utama pendorong modernisasi dan kemajuan bangsa," jelasnya

Lebih lanjut MenPanRB mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dengan pembangunan MPP. Upaya tersebut guna memberikan alternatif pelayanan yang terintegrasi dan terpadu bagi masyarakat. Oleh karenanya diperlukan kerjasama serta komitmen dari pemerintah daerah, instansi vertikal maupun BUMN/BUMD agar penyelenggaraan MPP dapat berjalan lebih efektif.(Red)